Pengamat Duga Ada Mafia di Balik Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Keputusan pemerintah untuk tidak menentukan opsi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tapi lebih menentukan meningkatkan harga dipertanyakan.

Pengamat ekonomi energi berasal dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menduga ada mafia oligarki di balik konsep kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama Solar.

“Jangan-jangan industri Besar sepanjang ini peminum BBM bersubsdi lewat oligarki ikut bermain didalam pengambilan keputusan, sehingga senantiasa dapat minum Solar dengan harga Rp 5.150, bukan Rp 21.000 per liter,” ujar Fahmy didalam keterangannya.

Menurutnya, jika pemerintah meningkatkan harga Solar subsidi jadi Rp 8.500 pun, tetap lebih menguntungkan bagi industri sekira Rp 13.000.

“Kalau benar oligarki di balik ketetapan meningkatkan harga BBM Subsidi, cuma satu kata, lawan,” katanya.

Diketahui, klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang kenaikan BBM subsidi ternyata sampai akhir pekan kemarin tidak terbukti.

“Hanya, pernyataan itu menimbulkan gonjang-ganjing yang menyulut kenaikan harga-harga keperluan pokok sebelum akan harga BBM subsidi dinaikkan. Kehebohan termasuk menyulut panic buying yang membawa dampak kelangkaan Pertalite dan Solar di beberapa SPBU dengan flow meter,” tutur Fahmy.

Adapun pemerintah sebetulnya udah mengajukan tiga opsi, yaitu menambahkan subsidi, meningkatkan harga BBM subsidi, dan pembatasan BBM subsidi.

Opsi menambahkan subsidi dinilainya udah mustahil dilakukan, lantaran pemerintah udah mengunci dana subsidi di Rp 502,4 triliun.

Sementara, opsi meningkatkan harga BBM subsidi, pertaruhannya pada momentum ekonomi dan meningkatkan beban rakyat miskin terlampau besar.

Dengan demikian, cuma satu opsi tersisa adalah pembatasan BBM subsidi, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani melansir knowledge bahwa sekira 70 prosen subsidi Peretalite dan 90 prosen subsidi Solar salah sasaran.

Dari keseluruhan subsidi Pertalite dan Solar yang salah sasaran sepanjang ini sebesar Rp 198 triliun, suatu jumlah yang terlampau besar bagi APBN. Kalau pembatasan subsidi BBM sukses dilakukan, pemerintah tidak mesti meningkatkan harga BBM subsidi, tapi pemerintah cenderung menentukan opsi naikkan harga BBM subsidi yang konon dapat diputuskan 1 September 2022,” pungkas Fahmy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *